Defisit anggaran merupakan adanya selisih kurang antara pendapatan dan belanja di tahun yang sama. Kondisi tersebut dapat terjadi pada berbagai institusi, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Namun yang sering menjadi perhatian oleh khalayak umum yaitu terkait defisit anggaran belanja pemerintah. Hal tersebut tidak lepas karena defisit anggaran mempunyai dampak terhadap aktivitas suatu perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak lainnya juga dapat dilihat efek dari defisit anggaran, baik dalam dampak jangka pendek maupun jangka Panjang. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya defisit anggaran pemerintah, beberapa diantaranya seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan pajak, dan siklus ekonomi. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah dapat menyebabkan defisit, salah satu apabila nilai realisasi belanja melebihi nilai rencana anggarannya. Kondisi lainnya apabila pengeluaran pemerintah melebihi kapasitas atau kekayaannya, yang apabila dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi beban (hutang) pada periode-periode selanjutnya
Pada sisi pendapatan yang menyebabkan defisit anggaran berkaitan dengan kebijakan pajak. Kebijakan pajak yang baik dan tepat, secara umum akan mendorong peningkatan pajak, yang pada akhirnya dapat mengimbangi atau memenuhi kebutuhan dari sisi pengeluaran. Namun apabila kondisi tersebut berlaku sebaliknya maka yang akan terjadi pendapatan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Pada kondisi ini perlu inovasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada nilai pajak atau rate pajak dari masing-masing objek pajak, tetapi harus mampu menghadirkan sumber-sumber objek pajak baru yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak.
Defisit anggaran juga bisa terjadi karena siklus ekonomi yang kurang menguntungkan, baik dalam periode waktu yang sama maupun periode sebelum-sebelumnya. Katakanlah terjadinya inflasi yang kemudian mempengaruhi siklus ekonomi secara keseluruhan, baik itu cost push inflation atau demand pull inflation, tenaga kerja atau bahkan suku bunga dan lainnya. Kondisi tersebut akan berdampak pada aktivitas perekonomian tidak beroperasi pada output potensial nya. Efeknya menjadikan target-target dalam perekonomian tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan pemerintah.
Faktor lainnya yang menyebabkan terjadi defisit anggaran yaitu stabilisasi tertunda dan akumulasi hutang. Stabilisasi tertunda tidak lepas dari kepentingan individu/kelompok dalam membagi porsi beban yang ditanggung, serta kondisi politik yang berkembang. Penundaan kebijakan yang berkaitan dengan reformasi fiskal akan berdampak pada membengkaknya belanja pengeluaran pemerintah. Bahkan tidak hanya membengkak tetapi akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Misalnya penundaan kenaikan bbm atau kenaikan listrik pada masa transisi pemerintahan.
Sebagaimana disebutkan di awal hutang yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi penyebab dari defisit anggaran. Karena bagaimanapun bentuknya hutang, selain nilai pokok yang harus dibayar juga ada biaya (bunga) secara bersamaan menjadi beban yang harus dibayar. Apabila dilakukan secara terus menerus dan tidak dibarengi dengan pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi atau melunasi nilai hutang dan serta bunganya, maka akan ada defisit-defisit baru yang pada akhirnya melahirkan hutang-hutang baru.
Kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat sentral untuk menstabilkan ekonomi dalam jangka Panjang. Ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, meskipun kebijakan tersebut akan banyak menuai pro dan kontra. Salah satu kebijakan fiskal yang dapat dilakukan untuk menstabilkan ekonomi (defisit) yaitu berkaitan dengan kebijakan subsidi. Pemerintah harus mampu memberikan subsidi yang tepat sasaran dan memberikan multiplier effect. Selain itu perlu mengevaluasi subsidi-subsidi yang diberikan, contohnya pada subsidi bahan bakar. Apabila pengurangan belanja subsidi dapat dilakukan, maka akan berdampak baik pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Pada sisi yang lain apabila dibarengi dengan peningkatan pajak secara berkelanjutan makan akan terjadi surplus anggaran (memungkinkan).
Hutang tentu menjadi salah satu alat kebijakan apabila terjadi defisit anggaran. Karena hutang dalam jangka pendek akan memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan dalam jangka panjang hutang akan menjadi beban yang harus dibayar. Artinya dalam berhutang perlu bijak, perlu mengedepankan prioritas-prioritas yang ada dan mendesak. Karena hutang yang berkelanjutan dan kemampuan membayar yang tidak memadai akan menciptakan krisis fiscal.
Cara kerja hutang, sederhananya dalam jangka pendek hutang menaikan belanja pemerintah yang diyakini oleh Sebagian orang/kelompok akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam jangka panjang, untuk membayar hutang di masa depan maka perlu meningkatkan pajak, dan peningkatan akan banyak direspon secara negatif oleh masyarakat maupun swasta. Selanjutnya juga peningkatan pajak yang terus menerus pada jangka panjang akan mengurangi pendapatan. Kondisi inilah yang perlu dihindari, karena jika pendapatan terus menurun dan belanja terus meningkatkan maka sebuah keniscayaan apa yang sebelumnya disebut sebagai krisis fiscal akan terjadi.
Hutang yang sering dianggap sebagai jawaban dari kondisi defisit anggaran, pada dasarnya mempunyai dampak atau pengaruh pada variabel makro ekonomi lainnya. Peningkatan hutang akan berdampak pada tingginya suku Bunga. Kondisi ini terjadi karena peningkatan hutang pemerintah akan menyebabkan crowding out pada sektor swasta. Sementara dampak pada inflasi akibat dari meningkatnya hutang yaitu semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena hutang diasumsikan mampu menstimulasi perekonomian, dan pada kondisi perekonomian yang naik atau meningkat maka harga-harga barang dan jasa juga ikut meningkat, yang pada akhirnya disebut dengan inflasi. Dampak hutang sebagai sudah disinggung di awal, dalam jangka pendek hutang akan menstabilkan ekonomi, dan dalam jangka Panjang hutang akan terus menerus menjadi beban pemerintah. Secara politik hutang menempatkan bargaining position dan bargaining power pemerintah kalah dari pada pemberi hutang. Defisit anggaran yang terjadi katakanlah karena adanya guncangan ekonomi (virus korona) telah memaksa pemerintah melakukan kebijakan fiskal. Salah satunya yaitu penerbitan surat berharga negara. Tentu kebijakan tersebut sangat membantu mengurangi defisit anggaran dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan lainnya terkait pelonggaran limit defisit anggaran pada masa covid. Adanya kelonggaran memberikan fleksibilitas dalam hal pembiayaan, karena pada masa covid dihadapkan pada penurunan pendapatan dan peningkatan belanja pemerintah. Pelonggaran limit anggaran meskipun cukup relative riskan, tetapi dalam kondisi covid sangat membantu untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Efek dari kebijakan tersebut dalam jangka pendek sangat membantu sektor-sektor yang menjadi objek dari pemulihan ekonomi nasional. Sektor-sektor tersebut kondisinya tetap terjaga untuk menjalankan aktivitasnya, meskipun tidak dapat sepenuhnya. Sementara dalam dalam jangka Panjang memberikan jaminan sektor-sektor yang menjadi objek tetap bisa survive sampai keluar dari periode covid. Selanjutnya bebannya dari fiscal untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.
